Ini Imbauan Menteri Agraria Untuk Pengembang

Samgrup

JAKARTA—Rumitnya persoalan mengenai tata ruang dan pertanahan di perkotaan memerlukan adanya solusi. Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta partisipasi dari para pelaku usaha properti.

Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan mengimbau, pengembang harus membangun sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) suatu wilayah serta melaksanakan kewajiban dalam menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) pada kawasan propertinya.

Bila melanggar, maka pengusaha itu akan masuk daftar hitam dan secara tegas tidak akan diberikan izin pembangunan rumah. Pengembang juga diharapkan tidak menjual lahan matang di komplek perumahan. Ferry menilai, pelaku usaha properti masih mengandalkan aspek tanah untuk mendulang keuntungan.“Sekitar 60% keuntungan dari jual rumah masih berasal dari komponen tanah,” tuturnya setelah acara kuliah umum bertajuk Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Perkotaan di Universitas Trisaksi, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Acara ini diselenggarakan dalam rangka Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (Hantaru) 2015 beserta Dies Natalis Universitas Trisaksi ke-50. Ferry menyampaikan, sebagai contoh di wilayah Kemang, Jakarta Selatan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp45 juta per m2 dilepas oleh pengembang ke pasar dengan harga Rp150 juta per m2.Untuk menjaga harga lahan, khususnya di perkotaan, pihaknya menyiapkan regulasi undang-undang pertanahan yang mengatur tentang zona nilai tanah (ZNT). Adapun angka ZNT yang menjadi batas plafon harga lahan akan diperbarui setiap tahun oleh tim penilai khusus.

www.sam.agent.co.id

About samgrup

SAM Grup Indonesia| Partner in Real Estate | Properties Consultant | Contractor | Developer | Design Interior| Property News | Products & Services.
This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.